BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, berharap Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Provinsi Lampung bisa ikut menyukseskan Pilkada Serentak 2024 dengan aman dan damai hingga menyiptakan harmonisasi.
Samsudin mengajak hal itu saat ia bersilaturahmi dengan PW Muhammadiyah Lampung di Mahan Agung, Bandarlampung, Selasa (6/8/2024) malam.
“Saya mohon dukungan dan doa untuk kita bersama-sama menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk melaksanakan pilkada dengan baik dan harmonis,” harapnya.
Lampung, kata ia, memiliki alam indah hingga menjadi tujuan destinasi wisata. Lampung harus memiliki pemimpin visioner yang dapat memanfaatkan peluang itu dalam memajukan ekonomi daerahnya.
“Kita berharap para gubernur, wali kota/bupati terpilih betul-betul punya visioner, pemikiran ke depan, dan lompatan ke depan,” ucapnya.
Samsudin berpendapat Muhammadiyah ialah salah satu organisasi keagamaan berstruktur dan tertata.
Samsudin juga mengapresiasi kiprah Muhammadiyah memajukan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya Lampung.
“Muhammadiyah memiliki banyak sekolah dan punya pesantren. Kita itu harus bangga dengan semua itu,” ujarnya.
Ia mengajak Muhammadiyah Lampung meningkatkan ketahanan pangan, menjaga stabilitas inflasi, dan menurunkan angka stunting melalui para intelektualnya.
Dukung Pilkada
Ketua PW Muhammadiyah Lampung, Prof. Sudarman, menegaskan, Muhammadiyah sebagai salah satu pendiri bangsa harus berkolaborasi dengan pemprov mewujudkan masyarakat Lampung menjadi unggul, berkemajuan, dan kebanggaan.
Sudarman menilai kiprah Muhammadiyah Lampung dalam dunia pendidikan tak luput dari dukungan Pemprov Lampung.
Ia juga mengatakan, PW, seluruh warga Muhammadiyah, dan simpatisan mendukung penuh memberdayakan dan memanfaatkan Kota Baru sebagai ibu kota Provinsi Lampung.
Ia berharap Kota Baru dapat menjadi role model atau contoh daerah lain dalam mengelola dan mendirikan ibu kota provinsi.
Muhammadiyah Lampung siap mendukung Pilkada serentak 2024 agar berjalan aman, nyaman, damai dan berkeadilan tanpa ada tindakan menciderai proses Pilkada. (adpim)
